 |
| (Sumber: www.economics.com) |
Rejim apapaun memupuk dukungan dari besar penduduk Jawa dengan melembagakan kebijakan yang menutupi kegagalan rezim tersebut untuk menstabilkan lingkungan sosial politik Indonesia. Presiden pertama, Sukarno, menutupi kegagalan taktik “Demokrasi Terpimpin” untuk membangkitkan pembangunan ekonomi di Jawa dengan mempromosikan kebijakan transmigrasi yang sistemik.
Transmigrasi Indonesia, sebagaimana didefinisikan oleh Laporan Bank Dunia mengacu pada “pemindahan rumah tangga miskin, tak bertanah, atau hampir tak bertanah yang disponsori pemerintah dari Jawa ke daerah-daerah yang kaya tanah di luar Jawa.” Dengan mensponsori sebuah program yang secara langsung melayani masyarakat termiskin dari penduduk Jawa, Sukarno secara efektif melegitimasi pemerintahannya sebagai pemimpin Indonesia baru yang baik hati. Rencana yang awalnya diusulkan Sukarno bertujuan untuk memindahkan 48 juta orang dari tempat-tempat pedesaan di Jawa ke pulau-pulau daerah selama periode 35 tahun, memotong 2.000 bidang tanah per hari.
Migran Jawa diberi transportasi, perumahan, dan tunjangan hidup yang disponsori negara. sementara penduduk asli tidak dimintai pendapat atau diberi sumber daya apa pun untuk mengurangi arus masuk baru ini. Disebut “masalah hidup dan mati” oleh Sukarno, program transmigrasi menumbuhkan politik kehidupan bagi penduduk Jawa yang dominan dan kematian bagi penduduk daerah.
Setelah transisi militer tahun 1965 yang penuh kekerasan menggantikan Sukarno dengan Suharto, kebijakan transmigrasi tidak hanya menjadi pusat pembangunan ekonomi tetapi juga identitas nasional. Selama “Orde Baru10” Suharto, negara memprakarsai pancasila 11 atau lima prinsip meresapi setiap aspek masyarakat Indonesia tetapi secara unik mempengaruhi penduduk asli daerah. Prinsip “satu dan persatuan Indonesia” secara literal diterjemahkan ke dalam kebijakan yang diberlakukan oleh rezim baru.
Agama Pembangunan atau pembangunan agama menjadi komponen sentral dari "Orde Baru" di mana penghapusan praktik budaya yang beragam disebarkan sebagai kebutuhan untuk pembangunan sosial ekonomi dari "Satu Negara Indonesia." Memperluas kebijakan konsolidasi ini ke ranah politik, Suharto mengkonsolidasikan semua partai politik menjadi satu partai Golkar yang dikelola pemerintah. Tanpa persaingan politik sejati, pemerintah Suharto yang militan terpilih di setiap pemilihan, melegitimasinya di arena domestik dan internasional.
Untuk menjaga kultusDwi Fungsi, atau dwifungsi untuk militer. Menanamkan program transmigrasi militer, Departemen Transmigrasi di bawah Suharto menyatakan, “daerah perbatasan Kalimantan… [Papua Barat] Irian Jaya… memiliki prioritas untuk memigrasikan orang-orang militer untuk tujuan Pertahanan dan Keamanan.”Berfokus pada Papua Barat adalah taktik strategis yang digunakan untuk menegakkan kekuasaan Indonesia atas wilayah yang menganggap dirinya lebih mirip dengan negara Papua Nugini.Sebuah wilayah mayoritas Kristen di negara mayoritas Muslim, Papua Barat adalah oposisi budaya dan politik terhadap propaganda “Satu Negara Indonesia.”
Membingkai infiltrasi militer di seluruh pulau regional Papua Barat sebagai masalah keamanan memungkinkan rezim untuk perlahan-lahan membuat penduduk asli Papua Barat terkurung di rumah mereka sendiri. Penduduk asli Papua Barat mengalami “peningkatan kehilangan tanah suku, penipisan sumber makanan, perubahan gaya hidup yang cepat” serta kerugian ekonomi bagi populasi transmigran Jawa.”Program seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) memungkinkan perusahaan Perkebunan milik swasta dan negara untuk memonopoli tanah asli dengan membeli hasil panen pribadi.
Penduduk desa asli yang menolak untuk berpartisipasi dalam program ini dipaksa melakukannya melalui pasukan keamanan serta dengan tuduhan bersimpati dengan gerakan perlawanan seperti Organisasi Papua Merdeka.Pembukaan lahan dan penggundulan hutan juga menyebabkan kekurangan gizi yang masif menyebabkan kelaparan bagi penduduk asli serta para transmigran yang berdatangan.
Pemerintah juga gagal menyediakan layanan yang memadai untuk melatih para migran yang seringkali tidak terbiasa dengan medan tempat tinggal baru mereka. Hal ini mengakibatkan kurangnya pembangunan ekonomi substantif serta ketidakcukupan kesehatan secara massal bagi para migran Jawa.
Satu-satunya penyumbang nyata dari pembukaan lahan asli tetaplah perusahaan perkebunan yang disponsori swasta dan negara yang mampu mengambil sumber daya dari pulau kaya sumber daya dengan sedikit kompensasi. Selain itu, penduduk asli Papua dipindahkan ke “Pusat Pengembangan Masyarakat” yang disponsori negara di mana penduduk desa diberi kursus panjang “bimbingan dan pengajaran agama [Islam].”
Asimilasi budaya dan agama yang militan dari penduduk asli memberikan bukti bagi rezim Suharto untuk mempublikasikan keberhasilan mereka dalam menerapkan prinsip Satu Indonesia. Namun, asimilasi ini gagal meredam konflik yang sudah mendarah daging antara penduduk pendatang dan penduduk asli.
Migran Jawa masih dipandang sebagai penyusup oleh desa-desa di daerah yang sebagian besar mengidentifikasi diri dengan komunitas daerah mereka, yang menyebabkan kekerasan dan konflik antara kedua penduduk tersebut. Kebijakan transmigrasi hanya menumbuhkan fasad unifikasi dan pembangunan ekonomi. Fasad ini mengabadikan legitimasi militant elit di kemudian hari.
Melalui praktik kekerasan, penipuan, dan pelanggaran hak asasi manusia pada sebagian besar populasi subaltern, rezim militan mampu mempertahankan legitimasinya di ranah sosiopolitik yang lebih luas. Rezim militer otoriter Indonesia berhasil menghindari tanggung jawab atas kegagalan pembangunan ekonomi melalui metode pemukiman kembali yang agresif dan genosida budaya penduduk asli daerah. (Red)
.jpeg)
