NARRAN.ID, ANALISIS - kita harus mempertimbangkan kembali evolusi manifestasi 'politik identitas' Islam dalam integrasi menyeluruh terhadap tren pembangunan sosial-ekonomi. Hal ini adalah kunci dalam membangun pemahaman tentang bagaimana munculnya politik populis di era kontemporer partai demokrasi yang sah dan sejauh mana wacana populis dapat mengkooptasi ranah politik Indonesia yang relatif moderat.
Periode kontemporer 'Islamisasi' konservatif atau nasionalisme Islam berakar pada awal abad ke-20. Seperti yang telah ditunjukkan oleh banyak orang, ideologi ‘Islamis’ yang sejalan dengan tradisi Wahhabi di Jazirah Arab memperoleh daya tarik baru, terwujud dalam munculnya tren modernis mobilisasi Islam konservatif.
Berlawanan dengan sifat heterogen historis dari praktik Islam di Indonesia, yang sering menggabungkanunsur-unsur dari Sufisme dan/atau tradisi pemujaan pra-Islam, kaum modernis mempromosikan praktik Islam hanya berdasarkan kepatuhan alkitabiah Wahhabi terhadap Al-Qur'an dan ajaran.
Mereka bergerak dengan seruan menentang pemujaan terhadap apa pun atau siapa pun kecuali 'keesaan' Allah ('Tauhid'). Dengan cara ini, modernisme merepresentasikan praktik 'konservatif' Islam melalui ketergantungan pada kepatuhan kitab suci 'tradisional'.
Memang, proyek gerakan itu sebagian ditujukan untuk menjembatani kesenjangan yang dirasakan antara populasi Sunni Indonesia dan Umat (komunitas Muslim global), yang diidentifikasi oleh beberapa orang berakar di Jazirah Arab. Kaum modernis datang untuk mewujudkan 'Islamisme' konservatif awal (Islam fundamental, berorientasi politik) di Indonesia, mendirikan organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah, meskipun sekarang sebagian besar telah menyimpang dari modernisme.
Setelah kemerdekaan, partai Masyumi modernis dibentuk pada tahun 1945, sebuah partai politik resmi yang mewakili tren Islam modernis. Namun, pada saat yang sama, Sukarno dan elit sekuler-nasionalis pasca-kolonial secara umum menyatakan bahwa pemisahan Islam dan negara diperlukan untuk Indonesia yang bersatu dan pembangunan negara selanjutnya; sebuah pandangan yang diperkuat oleh kehadiran elite bisnis beretnis-Cina yang sebagian besar beragama Kristen dengan kepentingan untuk mempertahankan pluralitas resmi.
Sementara di sisi lain, Partai Masyumi mengumpulkan dukungan sepanjang 'Demokrasi Terpimpin' tahun 1950-an, ia tetap menentang keras kesimpulan dari Debat Piagam Jakarta dan mengakibatkan tidak adanya "Islam" dalam ideologi Pancasila konstitusi.
Pada tahun 1960, pembangkangan Masyumi terhadap ideologi dan struktur negara yang pluralis atau kuasi-sekuler mendorong Presiden Sukarno untuk secara resmi melarang aktivitas politiknya, saat ia memulai kampanye yang berlarut-larut untuk mendorong ideologi Pancasila guna meredam aktivitas Islamis, yang selanjutnya diwujudkan melalui Pemberontakan Darul Islam. Periode ini bisa dibilang menandai awal dari penurunan yang jelas dalam status identitas etno-kultural murni sebagai dasar utama pertarungan sipil dan politik. Memang pada titik ini, populasi Muslim pribumi (‘asli/asli’) umumnya terpilah menjadi ideolog Islamis a-politik dan sebagian besar warga negara yang toleran dan moderat secara politik.
Dalam ruang publik ini, ideologi Pancasila naik ke bentuk identitas nasional kolektif yang diterima secara luas, karena mendukung pluralitas baik lintas denominasi maupun di dalam Islam itu sendiri - tasawuf dan tradisi 'mistisisme' terus menginformasikan variasi praktik Islam.
Secara keseluruhan, konsep 'keluhan sosio-ekonomi' dan 'politik identitas' sama-sama penting dalam mempertimbangkan munculnya politik populis radikal, tetapi ada kecenderungan arus utama untuk membesar-besarkan peran 'politik identitas' sebagai basis utama populisme – pada kenyataannya , kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan.
Sementara istilah ‘politik identitas’ digunakan secara luas untuk mengkarakterisasi sifat pertikaian politik di Indonesia, istilah tersebut terlalu menekankan ideologi atau identitas etno-kultural murni sebagai pendorong yang mendasari tren kebangkitan dalam ‘Islamisasi’ konservatif kehidupan sehari-hari atau identitas kolektif. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan pentingnya identitas atau ideologi etnokultural dalam pertikaian politik atau sosial di seluruh Indonesia.
Namun, setelah pecahnya 'politik identitas' Islam-nasionalis konservatif setelah kekalahan Darul Islam dan pembubaran Masyumi, berbagai keluhan sosial-ekonomi populer dan tren pembangunan datang untuk menginformasikan gelombang periodik berikutnya dalam apa yang tampak murni etno-budaya. 'politik identitas'. Kebangkitan pasca-Sukarno dalam advokasi untuk 'Islamisasi' masyarakat modernis menjadi semakin diinformasikan oleh manifestasi periodik dari iklim sosial-ekonomi yang berkembang, terutama terbukti selama 'Orde Baru' Suharto berikutnya. (Red)
