Menanggapi tudingan itu, Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago meradang dan menilai tudingan berkali-kali yang dilancarkan bawahan Megawati Soekarnoputri itu tidak tepat dan tidak berasalan.
Menurut Irma, persoalan impor beras yang merugikan petani bukannlah dari Mentan langsung melainkan Mendag dan Bulog yang dianggapnya tidak bisa menyerap gabah petani.
Irma pun kembali menyindir kader PDIP sebelumnya menjabat Menteri Sosial (Mensos) sudah merampok uang rakyat dengan dalih bantuan sosial (Bansos) dan akhirnya berujung menjadi tahanan KPK.
"Laporan mana yang salah ? Faktanya gabah petani cukup kan ? masalahnya Bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani Terus yang ingin impor kan Mendag ? Kok dibolak balik ya informasinya. Lagi pula yang fatal itu adalah menteri yang mencuri uang rakyat lewat bansos kemudian ditangkap KPK!," tegas Irma kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Anggota Komisi IX DPR ini bilang, Partainya berkomitmen tetap akan akan ada di Pemerintahan jika Jokowi sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan berkehak lain karena itu ranah Presiden dan Irma pun mengklaim diantara puluhan Menteri, Mentan memiliki prestasi apalagi dikala pandemi Covid-19.
Karena itu, ia menegaskan perihal masalah import beras itu bukanlah kemauan dari Mentan melainkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kepala Bulo Budi Waseso.
"Bagi NasDem, sekali lagi komitmen menjaga pemerintah sampai berakhirnya masa jabatan sdh jd kewajiban, untuk itu kami tidak akan pernah mundur dari pemerintah yang ikut kami menangkan! Kecuali jika presiden memang memutuskan lain. Sekali lagi, biarlah reshuflle jadi hak Presiden nggak usah ditekan tekan dan di paksa- paksa kalo bicara prestasi Mentan, jangan lupa! Kementan salah satu dari sedikit kementerian tumbuh dimasa pendemi, ngapain bela belain impor ? Wong mentan nggak mau import dan sudah bilang dimedia. Kan Bulog dan Mendag yang import," tandas legislator dapil Sumsel II ini.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat.
"Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya," ujar Hasto saat dihubungi, Kamis (19/1/2023). (Red)