 |
| (Sumber: Tirto.id) |
Sejauh ini, mayoritas proyek pada paket Batch 1 yang lokasinya mengiris wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara itu masih terfokus di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare. Barulah pada paket Batch 2, wilayah proyek IKN Nusantara akan meluas ke luar KIPP. Pada paket kedua ini, terdapat 36 proyek yang sebagian kontraknya baru disahkan pada Maret lalu hingga tahun depan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jauh hari sebagai lembaga yang merancang tahapan pendanaan untuk infrastruktur dasar IKN Nusantara, akan merampungkan pekerjaan tiga ruas Jalan Lingkar Sepaku untuk distribusi material proyek pada semester pertama 2023. Bendungan Sepaku Semoi untuk menyuplai air baku sebesar 2.500 liter per detik pun diklaim selesai. Menurut Danis, proyek intake atau fasilitas pengambilan air dari Sungai Sepaku menjadi proyek berikutnya yang akan rampung. “Selesai bulan depan,” tuturnya.
Fasilitas intake itu menjadi bagian proyek normalisasi sungai di KIPP IKN Nusantara yang sedang digeber Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV. Seluruh area ibu kota anyar dilintasi total enam daerah aliran sungai (DAS). Namun hanya tiga sungai dari DAS Sanggai yang melintasi KIPP. Khusus untuk di wilayah KIPP, proyek normalisasi sungai masuk dalam kelompok proyek Batch 1, dengan nama Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai 1A. Nilai paketnya mencapai Rp7,4 miliar.
Dalam rapat kerja di Komisi Infrastruktur DPR pada 7 Juni lalu, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menyebutkan pagu anggaran di lembaganya pada tahun ini sudah terserap hingga 22,7 persen. Dari anggaran PUPR yang mencapai Rp140,92 triliun itu, sebesar Rp26,67 triliun di antaranya terpakai untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN. “Kami memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan,” kata dia
Dalam paparan pagu 2023, pengembangan infrastruktur sumber daya air IKN Nusantara akan didanai sebesar Rp1,14 triliun. Ada juga pengembangan jalan dan jembatan sebesar Rp9,72 triliun. Nilai itu sudah mencakup pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan di sisi timur dan barat IKN, jalan tol, akses persemaian Mentawir, duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek, pembangunan akses bandara, serta pembangunan dermaga logistik.
Kementerian pun menyiapkan Rp11,58 triliun untuk proyek kantor presiden, masjid negara, Sekretariat Negara, empat kantor kementerian koordinator, serta beberapa fasilitas di inti kota. Kemudian terdapat biaya untuk proyek perumahan sebesar Rp4,20 triliun serta dana sejumlah Rp0,37 triliun untuk urusan bina konstruksi. Bila ditotal, sejak 2020 hingga 2024, PUPR diperkirakan menggelontorkan Rp26,27 triliun untuk berbagai proyek di IKN Nusantara.
Pemerintah setempat pastilah menunggu penyelesaian sejumlah proyek vital, seperti fasilitas air bersih. Ada setidaknya 40 ribu jiwa warga Penajam Paser Utara yang permukimannya akan masuk area IKN Nusantara. Untuk sarana kesehatan, dia menyarankan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung yang letaknya masih di sekitar Kota Nusantara.
Dalam hal pembangunan IKN Nusantara, pemerintah daerah ikut mengantisipasi kendala pembebasan lahan. Beberapa masalah yang sering menghambat adalah perbedaan harga dan bentuk kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan. yang patut jadi perhatian adalah proyek-proyek perdana IKN Nusantara harus mengandalkan kas negara karena terorientasi untuk layanan publik, alih-alih bisnis. Di luar proyek vital pun, calon pemodal swasta masih cenderung menunggu perkembangan potensi kota baru tersebut. (MQ)
