Jokowi Diterpa Isu Dinasti Politik, Ini Pembelaan Wa Ode Nurhayati

(Foto: Istimewa)

NARRAN.ID, POLITIK - Desas-desus naiknya putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep di Pilwakot Depok menjadi semakin panjang. Pasalnya isu pencalonan itu akan mengindikasikan Jokowi dianggap membangun dinasti politik keluarga di beberapa jabatan pemerintahan.

Wa Ode Nurhayati pendiri Kolaborasi Indonesia mengungkapkan pandangannya terkait isu tersebut. Menurutnya isu dinasti politik yang menerpa Presiden Jokowi harus dilihat lebih mendalam dan berimbang. Tuduhan berkembangnya pengaruh Jokowi pada anak dan menantunya tidak bisa begitu saja diterima. Dinasti politik selama ini menjadi hantu bagi demokrasi, karena dampaknya memunculkan kekuasaan abosolut. 

"Siapa pun keluarga politik yang mempunyai trah politik keluarga yang mau tampil seyogianya dia adalah kader partai yang dibuktikan dengan keanggotaan dan keaktifannya di dalam membesarkan partai politik. Fakta di atas bukankah sudah ditunjukkan Jokowi sebagai kader loyal di PDIP. Hal ini semata-mata dipahami agar institusi partai politik yang selama ini kita pahami sebagai institusi pencipta kader pemimpin benar-benar dihormati harkat, martabat, dan marwah politiknya," terangnya, Rabu (05/07) 

Bagi Politisi Perempuan itu, sejauh ini partai politik harus dilihat tidak sebatas  “kendaraan rental politik” yang setiap waktu dan setiap saat bisa “direntalkan” atas dasar motif ekonomi-politik. Kita harus merawat partai politik adalah institusi yang sah dalam melahirkan kader-kader kepemimpinan yang mumpuni. Jika ada kenyataah bahwa Presiden Jokowi memiliki inisiatif atas kemampuan keluarganya mengelola pemerintahan dan partai politik sudah hal lumrah.

"Kita harus objektif bahwa fokus kita ialah pada kualitas dari trah dinasti politik harus teruji dan tepercaya, sehingga kualitas dan keberhasilan dalam konteks kepemimpinannya akan berakibat positif terhadap perkembangan dan kebesaran partai itu sendiri," tegasnya.

Dia menambagkan bagwa keluarga Jokowi baik Kaesang dan Bobby sudah menjabat dan melakukan pekerjaanya secara profesional. Jika mereka melangkah dan mencoba pada tingkatan jabatan dan tanggung jawab lebih besar bukankan itu akan menjadi keunggulan karena pengalaman mereka sudah ada.

"Beda halnya jika tokoh yang digadang-gadang sebagai penerus kekuasaan, walaupun masih dari unsur keluarga petahana itu memang memiliki kemampuan, kecakapan, kecerdasan, intelektualitas, kapasitas,kapabilitas, dan keterampilan politik yang mumpuni. Tentu saja partai politik harus “shopping” dan membuat daftar atas dasar kesepakatan internal yang diuji oleh survei pemilih yang valid dan tepercaya" pungkas dirinya. (Red)