 |
| Sumber: Doc |
Di hadapan para ketua umum partai penyokongnya dalam pemilihan presiden 2024, Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya membentuk kabinet yang berisi para profesional atau kabinet zaken. Saat itu hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.
Selain itu, hadir Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Pertemuan ini digelar sebelum Prabowo menjadi pembicara dalam Executive Course on Strategic Management and Leadership Cohort-1 Tahun Ajaran 2024 di ruang Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Sudirman, kompleks Kementerian Pertahanan, pada 2 Juni 2024.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga meminta para ketua umum partai berlapang dada jika pembagian jatah kursi menteri akan berbeda-beda untuk setiap partai. Ihwal kabinet karya yang direncanakannya, Prabowo menyebutkan komposisinya tak sepenuhnya diisi oleh kalangan profesional nonpartai.
Presiden Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto dalam upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 17 Agustus 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng membenarkan ihwal kehadiran AHY dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan saat itu AHY tidak hadir sendirian. Sebab, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus ayahanda AHY, Susilo Bambang Yudhoyono, juga hadir dalam kegiatan tersebut. SBY, kata dia, hadir sebagai penceramah serupa dengan Prabowo. “Namun soal pembahasan kabinet zaken, yang saya tahu belum ada pembahasan mengerucut ke sana,” kata Andi, Rabu, 18 September 2024.
Demokrat, Andi mengklaim, belum mendapat tawaran apa pun dari Prabowo untuk menyodorkan nama-nama kadernya yang akan mengisi komposisi kabinet mendatang. “Di lingkup internal belum ada pembahasan ini karena nomenklatur dan jumlahnya masih digodok Prabowo,” ujarnya.
Seorang narasumber di kubu Prabowo-Gibran tak menampik pernyataan Andi ihwal penggodokan jumlah kementerian. Ia mengatakan Prabowo bersama orang dekatnya, seperti Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sugiono, memang masih menggodok nomenklatur serta jumlah kementerian yang akan dioperasikan oleh Prabowo. Hal ini yang menyebabkan Prabowo belum meminta partai di Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama-nama kader potensialnya. “Yang sudah diminta masuk kabinet itu di kalangan ketua umum, ini sudah lama dibahas,” kata narasumber ini.
Keinginan Prabowo membentuk kabinet zaken ini sempat diungkapkan Ahmad Muzani. Namun ia mengatakan kalangan profesional untuk mengisi kabinet zaken tak melulu harus dari unsur non-partai politik karena profesional bisa pula datang dari partai politik.
"Artinya, ada orang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya, dia memang ahli di bidangnya, tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," kata Muzani seperti dikutip Antara pada Selasa, 17 September 2024.
Namun, di sisi lain, Prabowo harus mengakomodasi partai-partai yang telah mendukungnya dalam pilpres 2024. Belum lagi koalisi Prabowo ketambahan tiga partai baru yang sebelumnya berseberangan, yaitu PKS, PKB, dan Partai NasDem. Belakangan Gerindra mengaku tengah menjajaki untuk merangkul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Seorang politikus Partai Gerindra menyebutkan Prabowo ingin memberikan tempat terbaik bagi partai politik pendukungnya sebagai ucapan terima kasih dan rasa hormatnya atas bantuan serta dukungan yang diberikan sehingga bisa memenangi pemilihan presiden 2024.
Atas alasan itu pula, kata politikus ini, Prabowo ingin mengakomodasi para pendukungnya di kabinet, salah satu caranya ialah menambah jumlah kementerian.
Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih, Prabowo Subianto (kedua dari kiri), berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah menteri sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 13 September 2024. ANTARA/M. Risyal Hidayat
Langkah Prabowo untuk menambah jumlah kementerian di kabinet pemerintahannya mendatang berjalan cukup mulus. Sebab, panitia kerja Badan Legislasi DPR dan pemerintah kompak menyepakati hasil revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Dalam revisi tersebut, DPR dan pemerintah sepakat menghapus Pasal 10 yang mengatur jumlah kementerian maksimal sebanyak 34. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini rencananya disahkan menjadi undang-undang dalam agenda rapat paripurna DPR pada hari ini, Kamis, 19 September 2024.
Keinginan Prabowo membentuk kabinet kerja menurut pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, tak lebih dari gimik belaka. Ia mengatakan idealnya kabinet zaken dibentuk dengan tidak adanya unsur kader partai dalam komposisinya.
Kabinet zaken, kata Herdiansyah, seharusnya berkomposisikan kalangan profesional yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidangnya masing-masing tanpa terikat dengan partai politik. “Jika kalangan profesionalnya berasal dari partai, tidak bisa disebut kabinet zaken. Ini keliru,” ujar Herdiansyah.
Dalam konteks jumlah kementerian, Herdiansyah mengatakan, kabinet zaken cenderung mengoperasikan pemerintahan secara efisien. Misalnya, dalam kabinet Djuanda pada era kepemimpinan Presiden Sukarno, hanya terdapat 26 kementerian yang beroperasi. Namun rencana Prabowo yang bakal menambah jumlah kementerian menjadi lebih dari 34, menurut dia, tak lebih dari sekadar upaya mengakomodasi kepentingan partai pendukungnya. “Mustahil terbentuk kabinet zaken dengan gemuknya koalisi partai pendukung Prabowo saat ini,” katanya.
Pengajar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, sependapat dengan Herdiansyah. Ia mengatakan kabinet zaken tidak akan terbentuk apabila dalam komposisinya diisi oleh kalangan kader partai politik. Alasannya, keberadaan unsur partai politik bakal berpotensi memicu konflik kepentingan meski dinilai memiliki kompetensi dan keahlian untuk mengurusi bidang tertentu. “Ini bakal berdampak juga pada efektivitas kerja pemerintahan,” kata Yance.
Ia menilai, jika Prabowo ingin membentuk kabinet zaken, salah satu upaya yang wajib dilakukan ialah membatasi adanya unsur kader partai di kabinet, termasuk unsur orang dekat yang bukan merupakan kader partai. Menurut Yance, kabinet zaken akan terbentuk apabila pemilihan figur dilakukan jauh dari praktik nepotisme. Sebab, keterikatan relasi juga bakal berdampak pada tidak efektifnya kerja kabinet lantaran adanya konflik kepentingan. “Efisiensi juga mesti dilakukan, yaitu dengan mengurangi jumlah kementerian yang dioperasikan,” ujarnya.
Narasumber lain di kubu Prabowo-Gibran menyebutkan bahwa Prabowo akan mengoperasikan sebanyak 44 kementerian di kabinetnya mendatang. Dari jumlah tersebut, terdapat enam pos kementerian koordinator yang beroperasi. Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan akan diubah menjadi badan tersendiri, yaitu Badan Imigrasi dan Badan Lembaga Pemasyarakatan. Pun dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kata narasumber ini, di pemerintahan Prabowo nomenklaturnya diubah menjadi lembaga tersendiri, bukan lagi kementerian.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Habiburokhman belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo ihwal susunan serta jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo mendatang. Hingga semalam, pesan permintaan konfirmasi yang dikirim melalui nomor telepon WhatsApp tersebut hanya menunjukkan notifikasi terkirim.
Namun, pada Ahad, 15 September 2024, Dasco mengatakan jumlah kementerian di kabinet Prabowo belum resmi ditetapkan. Ia menyebutkan Prabowo ingin jumlah kementerian dipertimbangkan dengan visi Asta Cita dan 17 program aksi Prabowo-Gibran. “Jumlah kementerian masih disimulasikan,” kata Dasco.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan tak mempermasalahkan ihwal jumlah kementerian dan komposisi kabinet pemerintahan Prabowo. Ia menyebutkan kabinet adalah hak prerogratif Prabowo sehingga sebagai partai pendukung di KIM, PAN akan mendukung pemerintahan Prabowo, termasuk jika Prabowo berkeinginan membentuk kabinet zaken atau kabinet yang didominasi kalangan profesional. “Kami percayakan kepada Pak Prabowo, baik soal jumlah dan komposisinya nanti,” kata Viva.
Namun Viva tak menjawab lugas ketika dilontarkan pertanyaan ihwal jumlah kursi PAN di kabinet pemerintahan Prabowo hingga tawaran yang telah diberikan kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo. Melalui pesan pendek, Viva memberikan jawaban “He-he-he” dengan emotikon tertawa.
Adapun Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo mengatakan belum dapat menjawab permintaan konfirmasi Tempo ihwal didapuknya Zulkifli Hasan menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo. “Hari ini saya masih padat, esok akan saya jawab. Maaf sekali,” kata Drajad.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengatakan partainya akan menghormati pelbagai keputusan Prabowo ihwal penentuan jumlah kementerian dan komposisi kabinet pemerintahan. Ia menyebutkan Prabowo memiliki hak prerogratif untuk menentukan hal-hal substansial dalam penyusunan kabinet mendatang. “Demokrat menyatakan siap membantu Pak Prabowo. Ini komitmen kami,” ujar Andi.
Herdiansyah Hamzah mengatakan bertambahnya jumlah kementerian bakal berdampak pada makin bertambahnya anggaran yang dikucurkan. Ia menyebutkan untuk mengoperasikan kementerian baru diperlukan sumber daya dan anggaran yang memadai. Ia khawatir penambahan jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo akan menyebabkan tidak efektifnya kinerja pemerintahan. “Rakyat juga akan terkena dampak jika anggaran di pemerintahan nanti membengkak,” katanya.
Herdiansyah menyarankan Prabowo mengerem hasrat politiknya untuk menambah jumlah kementerian. Ia mengusulkan menantu Presiden Soeharto tersebut menonaktifkan fungsi dan wewenang kementerian koordinator. “Tidak ada kewajiban, bahkan di UUD 1945 pun tidak diatur bahwa kementerian koordinator harus dibentuk atau difungsikan,” ujar Herdiansyah.
Yance Arizona mengatakan penghapusan kementerian koordinator akan membuat anggaran yang digunakan efisien. Menurut dia, efisiensi anggaran dapat berdampak pada terfokusnya kinerja kementerian dalam membantu menjalankan pemerintahan. “Yang tak kalah penting, ini juga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran,” katanya.[Rs]
