 |
| Foto: Radar Bojonegoro/Ainur Ochiem |
NARRAN.ID, NEWS - Jakarta, 8 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN dan APBD 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dan mengalihkan dana ke sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah tantangan ekonomi global. "Kami memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mengurangi program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, dilansir dari Tempo (2025).
Menteri Keuangan menindaklanjuti arahan ini dengan menerbitkan Surat Edaran S-37/MK.02/2025 pada 24 Januari 2025. Surat tersebut menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan memangkas belanja non-prioritas, termasuk alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sejumlah kementerian telah mulai menyesuaikan anggaran mereka, dengan beberapa di antaranya mengajukan pengecualian untuk program-program tertentu. "Kami memahami urgensi efisiensi, tetapi ada sektor yang harus tetap mendapatkan prioritas, seperti mitigasi bencana dan ketahanan pangan," kata seorang pejabat tinggi di Kementerian Pertanian, dilansir dari CNBC Indonesia (2025).
Namun, pemangkasan anggaran ini juga menuai kritik. Beberapa ekonom menilai bahwa langkah ini bisa berdampak pada operasional pemerintahan dan layanan publik. "Jika tidak dikelola dengan baik, efisiensi ini bisa berujung pada pemangkasan layanan esensial yang justru berdampak pada masyarakat kecil," ujar Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, dilansir dari CNN Indonesia (2025).
Pemerintah menegaskan bahwa pemangkasan ini difokuskan pada aspek yang tidak langsung berdampak pada masyarakat, sementara program prioritas seperti subsidi energi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur strategis tetap berjalan. Meski demikian, masyarakat masih menantikan bagaimana kebijakan ini akan diimplementasikan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
#PrabowoGibran #Prabowo #PangkasAnggaran #APBN #Anggaran #Efisiensi #KabinetMerahPutih
.png)
.png)
